Tolak Revisi UU Penyiaran, Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Jalan Mundur di Depan Gedung DPRD Jember

Tolak Revisi UU Penyiaran, Puluhan Jurnalis Gelar Aksi Jalan Mundur di Depan Gedung DPRD Jember

Jember, Suryanews.net – Puluhan jurnalis di Jember menolak draf revisi pasal pelarangan liputan investigatif dalam Undang-Undang Penyiaran.

Para jurnalis yang melakukan aksi tergabung dalam berbagai organisasi profesi seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Aksi damai berlangsung di bundaran depan Gedung DPRD Kabupaten Jember, Kamis malam 16 Mei 2024.

Dalam aksinya itu, mereka melakukan jalan mundur di seputaran bundaran, sebagai simbol mundurnya kebebasan pers yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun. Sebab dalam revisi tersebut membuat pasal pelarangan penayangan karya jurnalisme investigasi.

Menurut Sekretaris IJTI Tapal Kuda, Mahfud Sunarji, aksi jalan mundur itu sebagai simbol kemunduran kebebasan pers sejak disahkannya UU nomor 40 tahun 1999 bakal tidak ada gunanya bila revisi UU tentang penyiaran tersebut disahkan.

Hal ini sebagai bentuk kritik terhadap pemangku kebijakan agar kebebasan pers tetap terjaga.

Menurut dia draf revisi UU Penyiaran yang sudah masuk di Badan Legislasi DPR RI berpotensi mengancam kebebasan pers terhadap jurnalis investigasi. Selain itu juga akan berpotensi memberangus peran dewan pers sebagai lembaga independen yang menyelesaikan sengeketa pemberitaan

Senada dengan Mahfudz, disampaikan anggota AJI Kota Jember, Andi Saputra. Menyatakan salah satu pasal dalam revisi UU Penyiaran ini perlu ditolak, karena dapat membatasi kerja jurnalistik investigasi. Bahkan sangat bertentangan dengan semangat kebebasan pers yang merupakan buah reformasi. Selain itu merugikan kepentingan publik untuk mendapatkan akses informasi yang berkualitas.

Ditegaskan Andi bahwa DPR RI memaksa memasukan pasal pelarangan penayangan karya investigasi di revisi RUU tersebut untuk memperkuat penguasa dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang diduga alergi terhadap keberadaan oposisi.

Termasuk kekuatan di luar pemerintahan, sehingga tidak akan ada kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

Karena itu Andi mendesak DPR RI meninjau ulang draf revisi RUU Penyiaran dengan menghapus pasal yang berpotensi melanggar kemerdekaan pers dan hak publik memperoleh informasi berkualitas.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *