Berita  

Tambang Pasir Kwarsa Diduga Ilegal Masih Beroperasi di Bancar Tuban

Tambang Pasir Kwarsa Diduga Ilegal Masih Beroperasi di Bancar Tuban
Dok Megaposnews

Tuban, Suryanews.net – Meskipun diduga tidak memiliki izin lengkap, aktivitas tambang pasir kwarsa di Desa Tlogoagung dan Ngujuran, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, tetap berlanjut. Lemahnya pengawasan dari dinas terkait disinyalir menjadi penyebab utama kelanjutan operasi tambang ini.

Sebuah papan informasi di lokasi tambang menyatakan bahwa tambang tersebut dikelola oleh CV. PANCA ANUGERAH dengan Nomor Izin Pertambangan Operasi Produksi Pasir Kwarsa Nomor: 663/1/IUP/PMDN/2021. Perusahaan ini beralamat di Desa Latsari, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban. Namun, banyak warga mengungkapkan bahwa izin yang dimiliki perusahaan tersebut belum sepenuhnya lengkap.

Informasi dari beberapa warga sekitar yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan bahwa tambang tersebut dimiliki oleh Karsono, yang saat ini masih menjabat sebagai Sekretaris Desa Latsari. Istri Karsono juga diketahui menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Tuban.

Warga sekitar yang terdampak dari aktivitas tambang tersebut mengeluhkan banyaknya truk tambang bermuatan berat yang lalu lalang mengangkut hasil tambang, menyebabkan debu berterbangan dan suara bising, serta berpotensi merusak infrastruktur jalan desa.

“Sebenernya kita sebagai masyarakat juga khawatir pak, banyak debu berterbangan yang dapat mengganggu kesehatan, dan jalan-jalan banyak juga yang rusak karena dilewati truck pengangkut hasil tambang bermuatan berat setiap harinya,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya dikutip dari megaposnews.com (28/5).

Menurut peraturan yang berlaku, perusahaan tambang tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas publik seperti jalan desa untuk aktivitas bongkar muatnya. Larangan aktivitas tambang ilegal diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK dipidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar.

Diharapkan aparat penegak hukum (APH) dan dinas terkait dapat bertindak tegas dan transparan demi menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah Kabupaten Tuban. (Sumber)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *