Jakarta, Suryanews.net – Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut negara menggelontorkan uang cukup besar untuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), termasuk Rp700 miliar bagi pusat data nasional (PDN).
PDN yang belakangan ini down imbas diserang hacker masuk dalam salah satu komponen belanja Kominfo hingga Mei 2024.
“Untuk Kominfo ada Rp4,9 triliun sudah dibelanjakan. Ini dari mulai pemeliharaan dan operasional BTS 4G Rp1,6 triliun dan Data Center Nasional Rp700 miliar,” ungkapnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA secara virtual, Kamis (27/6).
“Kapasitas satelit Rp700 miliar dan Palapa Ring Rp1,1 triliun. Jadi, belanja untuk Kominfo cukup besar mendekati Rp5 triliun, yaitu Rp4,9 triliun,” imbuh Sri Mulyani.
Wanita yang akrab disapa Ani itu menjelaskan belanja negara secara keseluruhan mencapai Rp1.145,3 triliun per Mei 2024. Uang negara sebanyak itu sudah dibelanjakan 34,4 persen dari total pagu anggaran alias 14 persen lebih tinggi dibandingkan tahun lalu.
Sementara itu, belanja pemerintah pusat yang sudah terealisasi menyentuh Rp824,3 triliun. Ani mengatakan ini naik 15,4 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan sudah mencapai 33,4 persen dari pagu anggaran 2024.
Rinciannya, Rp388,7 triliun untuk belanja kementerian/lembaga (K/L), meliputi penyaluran berbagai bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur. Ada juga belanja non-K/L sebesar Rp435,6 triliun yang diperuntukkan untuk subsidi energi hingga pembayaran manfaat pensiun.
“Untuk (tema) infrastruktur, belanjanya mencapai Rp112,9 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya kita sudah membelanjakan 26,7 persen dari total alokasinya,” jelasnya.
“Kalau dibandingkan tahun lalu, ini melonjak tinggi 20,6 persen. Tahun lalu, level belanja infrastruktur itu Rp93,7 triliun, sekarang melonjak ke Rp112,9 triliun. Ada berbagai akselerasi belanja yang kita lihat memang dari kementerian untuk mencoba menyelesaikan sebelum periode pemerintahan ini berakhir,” tandas Ani.
Diketahui, Kementerian Kominfo dan BSSN tengah menjadi sorotan setelah lumpuhnya PDN Sementara akibat seramgan ransomware.
Direktur Network & IT Solution Telkom Group, Herlan Wijanarko, dalam konferensi pers, Rabu (26/6/2024), mengatakan bahwa data yang terdampak serangan ransomware di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS 2) tidak bisa dipulihkan.
Di sisi lain, Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Ariandi Putra mengungkap Hasil Analisis Forensik Sementara menemukan upaya penonaktifkan fitur keamanan Windows Defender mulai 17 Juni 2024 pukul 23.15 WIB.
Usaha ini memungkinkan aktivitas peretasan bisa berlangsung.
“Aktivitas malicious mulai terjadi pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 WIB, di antaranya melakukan instalasi file malicious, menghapus filesystem penting, dan menonaktifkan service yang sedang berjalan,” ujar Ariandi, melansir siaran pers Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Selasa (25/6/2024).
Windoes Defender adalah software keamanan gratis (bawaan) dari Windows 365, sistem operasi (OS) yang digunakan pada PDN Sementara.
