Jatim  

MAKI Jatim Siap Segel KPU Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

MAKI Jatim Siap Segel KPU Jika Tuntutan Tidak Dipenuhi

Surabaya, Suryanews.net – Ketua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Jawa Timur, Heru, menegaskan sikap tegas organisasinya terkait Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang ambang batas usia calon. Dalam konferensi pers yang digelar di One Deck Cafe Sutos, Surabaya, Heru menyatakan bahwa keputusan MK tersebut telah sepenuhnya diikuti, namun dengan sejumlah catatan penting.

“MAKI Jatim juga telah memberikan aspirasi dan informasi valid kepada Polda Jatim, yang kami peroleh langsung dari pusat,” ujar Heru dalam rilis resminya, Senin (26/8/2024).

Heru menjelaskan bahwa MAKI Jatim siap menggelar aksi besar-besaran terkait peringatan darurat mandat, yang melibatkan sekitar 600 orang. Aksi ini diproyeksikan akan berakhir dengan pembubaran diri secara damai sesuai arahan. Heru memuji kerjasama positif antara MAKI Jatim dan Polda Jatim yang telah memberikan pengamanan ekstra untuk memastikan aksi berlangsung tertib.

“KPU telah mempersiapkan surat edaran yang mengacu pada keputusan MK untuk menegakkan hukum terkait ambang batas usia calon, yakni Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024. Namun, implementasi di lapangan perlu kajian mendalam,” tegas Heru.

Lebih lanjut, Heru mengungkapkan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, MAKI Jatim siap melakukan aksi lebih besar, termasuk menyegel KPU. Hingga saat ini, KPU belum memberikan jawaban yang memadai terkait keputusan Mahkamah Agung dan MK mengenai ambang batas usia calon.

“Pendaftaran bupati dan wakil bupati besok menjadi momen penting. Kami siap bertindak tegas jika tidak ada kepastian hukum yang jelas,” tambahnya.

Situasi politik yang semakin tidak menentu juga menjadi perhatian utama MAKI Jatim. Heru menegaskan bahwa MAKI pusat telah diminta untuk siaga menghadapi dinamika yang berkembang, dengan Polda Jatim yang turut memastikan keamanan selama proses pendaftaran berlangsung.

“MAKI Jatim terus memantau perkembangan keputusan ini, karena dampaknya sangat besar bagi kelangsungan politik di daerah,” tandas Heru.

Gejolak politik yang terjadi di berbagai kota dan daerah semakin mempertegas peran MAKI dalam menjaga keseimbangan politik, demi masa depan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *