Nganjuk, Suryanews.net – Kuota solar bersubsidi tahun 2023 mengalami kelebihan penggunaan. Dari kuota 16 juta kiloliter (KL) yang telah ditetapkan, konsumsi faktual mencapai 18 juta KL.
Meski PT Pertamina telah menerapkan pengawasan ketat dengan menggunakan QR Code pada aplikasi MyPertamina untuk memastikan penyaluran yang tepat sasaran, kenyataannya langkah tersebut tidak cukup efektif.
Salah satu penyebab utama jebolnya kuota ini adalah adanya penyalahgunaan oleh sejumlah oknum. Beberapa pelaku diduga berkolaborasi dengan pihak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) untuk membeli solar bersubsidi dalam jumlah besar, mencapai ribuan liter per hari.
Dugaan penyalahgunaan solar bersubsidi ini terungkap di wilayah Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Pelakunya tidak hanya berasal dari kalangan pengusaha swasta, tetapi juga melibatkan oknum aparat. Berdasarkan pengakuan seorang pegawai yang pernah terlibat dalam praktik tersebut, salah satu oknum aparat yang diduga terlibat adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan inisial Mj.
Pegawai tersebut mengungkapkan bahwa pembelian solar bersubsidi dilakukan di beberapa SPBU di wilayah Nganjuk, salah satunya di SPBU Baron. Pelaku menggunakan mobil Elf boks yang telah dimodifikasi dengan tangki tambahan untuk memuat solar lebih banyak. Saat pengisian, solar di tangki BBM mobil disedot ke tangki modifikasi menggunakan kompresor kecil. Menurut pegawai tersebut, operator SPBU menerima komisi Rp 100 hingga Rp 200 per liter untuk setiap pembelian Rp 1 juta.
Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa aktivitas ini dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik SPBU. “Hanya pengawas dan operator yang terlibat. Armada telah disiapkan dengan banyak barcode, bahkan plat nomor depan dan belakang berbeda. Setiap hari ada 8 hingga 10 unit armada yang mengangkut solar subsidi, dengan kapasitas 8 KL hingga 16 KL,” ujarnya.
Aris Gunawan, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Front Pbema Suara Rakyat (LSM FPSR), mengharapkan agar Kapolres Nganjuk dan Direktur Krimsus Polda Jatim menindaklanjuti temuan ini. Ia juga meminta agar Denpom TNI melakukan investigasi terkait keterlibatan oknum aparat.
“Kepercayaan masyarakat terhadap TNI dan Polri sangat tinggi. Jangan sampai ulah oknum tersebut merusak nama baik institusi,” kata Aris. (Red)
