Jakarta, Suryanews.net – Delegasi tingkat tinggi dari Kedutaan Besar Negara-negara Anggota EU di Indonesia, Delegasi EU dan ILO mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah pada tanggal 9-10 September 2024 untuk memperoleh wawasan lebih lanjut tentang upaya kolaboratif dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan, yang didukung oleh program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh EU. Kegiatan kunjungan ini mencakup observasi kegiatan pelabuhan dan belajar mengenai pemantauan bersama terhadap kondisi ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan, serta tentang operasional Migrant Worker Resource Centre (MRC), dan pertemuan dengan para awak kapal perikanan dari Jawa Tengah. this
Mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi utama tempat asal para awak kapal perikanan Indonesia yang mencari pekerjaan di armada kapal asing, program S2SR SEA mendukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mengoperasikan Migrant Worker Resource Centre di Tegal untuk menyediakan layanan dan dukungan langsung bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Pada kunjungan tersebut, para Duta Besar Negara-negara Anggota EU dan Delegasi EU meninjau kegiatan di Pelabuhan Tegalsari dan mengamati proses pemantauan bersama terkait ketenagakerjaan. Rombongan juga bertemu dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan pemerintah daerah, serikat pekerja dan awak kapal perikanan migran untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan mengkaji potensi
solusi.
Adapun, Narasumber antara lain;
- H.E. Denis Chaibi, Duta Besar Uni Eropa untuk *Indonesia
- Simrin Singh, Direktur Kantor Perwakilan International Labour Organisation (ILO) di Indonesia dan Timor Leste
- Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah
Kunjungan bersama Uni Eropa-ILO soroti kemajuan hak-hak ketenagakerjaan awak kapal perikanan Indonesia di Jawa Tengah
Kunjungan bersama ke Jawa Tengah menggarisbawahi upaya kolaboratif Pemerintah Indonesia, Uni Eropa (EU) dan International Labour Organization (ILO) untuk meningkatkan pelindungan tenaga kerja di industri perikanan.
SEMARANG, Indonesia (10 September 2024) – Delegasi tingkat tinggi dari Kedutaan Besar Negara-negara Anggota EU di Indonesia, Delegasi EU dan ILO mengadakan kunjungan ke Jawa Tengah pada tanggal 9-10 September 2024 untuk memperoleh wawasan lebih lanjut tentang upaya kolaboratif dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan, yang didukung oleh program Ship to Shore Rights South East Asia (S2SR SEA) yang didanai oleh EU. Kegiatan kunjungan ini mencakup observasi kegiatan pelabuhan dan belajar mengenai pemantauan bersama terhadap kondisi ketenagakerjaan di kapal-kapal penangkap ikan, serta tentang operasional Migrant Worker Resource Centre (MRC), dan pertemuan dengan para awak kapal perikanan dari Jawa Tengah.
Mengingat Jawa Tengah merupakan provinsi utama tempat asal para awak kapal perikanan Indonesia yang mencari pekerjaan di armada kapal asing, program S2SR SEA mendukung Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dalam mengoperasikan Migrant Worker Resource Centre di Tegal untuk menyediakan layanan dan dukungan langsung bagi para pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
Pada kunjungan tersebut, para Duta Besar Negara-negara Anggota EU dan Delegasi EU meninjau kegiatan di Pelabuhan Tegalsari dan mengamati proses pemantauan bersama terkait ketenagakerjaan. Rombongan juga bertemu dengan para pemangku kepentingan utama, termasuk perwakilan pemerintah daerah, serikat pekerja dan awak kapal perikanan migran untuk mendiskusikan tantangan yang dihadapi dan mengkaji potensi solusi.
Duta Besar EU untuk Indonesia, menekankan kemitraan yang kuat antara EU dan Indonesia, terutama di bidang-bidang yang terkait dengan kondisi kerja yang layak dan hak asasi manusia. “Indonesia adalah salah satu produsen makanan laut terdepan di dunia. Sebagai pasar ekspor yang kuat bagi Indonesia, EU berkomitmen untuk mendukung upaya Indonesia dalam mempertahankan keunggulannya di sektor ini. Dengan bekerja sama, kita dapat memastikan bahwa ekonomi biru Indonesia terus berkembang sembari memprioritaskan keselamatan dan kesejahteraan para pekerjanya, serta keberlanjutannya,” ujar H.E. Denis Chaibi.
Sejak tahun 2020, program S2SR SEA ILO, yang didanai oleh EU, telah berkolaborasi erat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan pihak otoritas Jawa Tengah untuk merancang peraturan dan kebijakan yang mantap dalam memantau kondisi pekerja di kapal penangkap ikan. Program ini berhasil membentuk Tim Pemantau Bersama Norma Ketenagakerjaan di Kapal Penangkap Ikan di Pelabuhan Perikanan di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah, yang disahkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 523/012 Tahun 2023.
“Pemerintah Jawa Tengah bangga menjadi bagian dari inisiatif yang signifikan ini. Memastikan pelindungan tenaga kerja yang tegas di kapal penangkap ikan sangat penting dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan awak kapal perikanan kita,” kata Sumarno, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Dalam kunjungan mereka ke Pelabuhan Perikanan Tegalsari, Delegasi Negara-negara Anggota EU dan Delegasi EU berkesempatan untuk menyaksikan secara langsung upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah dalam mempromosikan migrasi tenaga kerja yang aman dan kondisi kerja yang layak bagi para awak kapal perikanan. Rombongan turut bertemu dengan para awak kapal perikanan migran Indonesia guna mendapatkan wawasan tentang pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi, serta mempelajari sistem pendukung yang tersedia untuk melindungi hak-hak awak kapal perikanan migran. Salah satunya adalah Migrant Worker Resource Centre (MRC) di Tegal yang dioperasikan oleh Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), sebuah terobosan inisiatif yang didedikasikan untuk membantu para awak kapal perikanan migran. Didirikan pada bulan April 2024 dengan dukungan program S2SR SEA, MRC menyediakan informasi dan sumber daya yang penting bagi para calon pekerja migran dan menawarkan bantuan untuk mencapai solusi.
Delegasi Negara-negara Anggota EU, Delegasi EU dan ILO menyampaikan apresiasi mereka atas kepemimpinan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melindungi hak-hak pekerja maritim dan menekankan pentingnya kolaborasi yang berkelanjutan antara EU, Pemerintah Indonesia, dan ILO, untuk menjamin kesejahteraan awak kapal perikanan migran Indonesia.
“Awak kapal perikanan migran sering kali bekerja di lingkungan yang sangat menantang, dan melindungi hak- hak mereka adalah hal yang mutlak. Kunjungan ini menyoroti kemajuan yang telah dicapai di lapangan, yang menunjukkan bahwa ketika pemerintah, serikat pekerja, dan mitra internasional bersatu, kita dapat menciptakan kondisi yang lebih aman dan lebih adil bagi para awak kapal perikanan, untuk memastikan tidak ada satu pun yang tertinggal,” ujar Simrin Singh, Direktur Kantor Perwakilan ILO di Indonesia dan Timor Leste.
* Tentang Ship to Shore Rights South East Asia Programme
Ship to Shore Rights South East Asia adalah inisiatif multi negara dan multi tahunan dari Uni Eropa dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diimplementasikan di bawah kepemimpinan International Labour Organization (ILO), bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM) dan United Nations Development Programme (UNDP). Tujuan utama dari program ini adalah untuk mempromosikan migrasi tenaga kerja yang reguler dan aman serta kondisi kerja yang layak di sektor perikanan dan pengolahan pangan laut di Asia Tenggara. Program ini membahas karakteristik pekerjaan di sektor perikanan dan pengolahan pangan laut serta hambatan dan risiko yang dihadapi selama migrasi, yang dapat mengakibatkan proses migrasi yang tidak aman, kurangnya ketersediaan pekerjaan yang layak, penganiayaan dan kerja paksa.
Tentang International Labour Organisation (ILO) Indonesia
Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) mengabdikan diri untuk mempromosikan keadilan sosial dan hak asasi manusia dan buruh yang diakui secara internasional, menjalankan misi pendiriannya bahwa keadilan sosial sangat penting bagi perdamaian universal dan abadi.
Satu-satunya badan tripartit PBB, sejak tahun 1919 ILO menyatukan pemerintah, pengusaha dan pekerja dari 187 Negara Anggota, untuk menetapkan standar ketenagakerjaan, mengembangkan kebijakan dan merancang program yang mempromosikan pekerjaan layak bagi semua perempuan dan laki-laki.
ILO menerima Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 1969 karena menciptakan peraturan dan perundang- undangan internasional yang menjamin norma-norma tertentu untuk kondisi kerja di setiap negara. ILO menjadi organisasi kesembilan yang dianugerahi Hadiah Nobel.
