Kepala Sekolah SMKN 1 Jombang Diduga Paksa Siswa Beli Seragam, Ini Penjelasannya

Kepala Sekolah SMKN 1 Jombang Diduga Paksa Siswa Beli Seragam, Ini Penjelasannya

Jombang, Suryanews.net – Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 1 Jombang, Jawa Timur, membantah tudingan memaksa siswa untuk membeli seragam. Ia menegaskan kebebasan dalam memilih.

Kepala Sekolah, Rusianto, menyatakan bahwa siswa dibiarkan untuk memutuskan apakah akan membeli seragam di luar atau tidak. Ia juga menyangkal adanya perintah khusus untuk memilih salah satu pihak. Menurutnya, terdapat kesalahpahaman antara pihak sekolah dan wali murid terkait masalah ini.

“Kami tidak memaksa siswa untuk membeli seragam di tempat tertentu. Itu hanya kesalahpahaman,” kata Rusianto dalam wawancara dengan Celah.id, Senin (18/9/2023).

Ia juga menegaskan bahwa konveksi yang digunakan untuk pengambilan seragam bukan milik pihak sekolah. Ia mengklaim bahwa sekolah tidak terlibat dalam proses pengambilan seragam yang dikeluhkan oleh sejumlah wali murid.

“Kita tidak boleh memaksa. Ini hanyalah kesalahpahaman, saya bahkan tidak mengerti soal konveksi itu,” terangnya.

Rusianto menjelaskan bahwa pada awalnya, sekolah memang membolehkan pembelian seragam di sekolah. Namun, setelah ada larangan dari Dinas Pendidikan Jawa Timur, sekolah menghentikan praktik tersebut.

“Saat awal-awal, memang kami memperbolehkan, tapi karena ada larangan dari provinsi, kami tidak melanjutkannya,” tambahnya.

Ia juga menekankan bahwa hal yang sama dilakukan oleh sekolah-sekolah lain. Namun, karena kontroversi ini menjadi perbincangan publik, ia memilih untuk menghentikan kebijakan tersebut agar tidak disalahkan.

“Sebenarnya, sekolah lain juga melakukan hal yang sama. Namun, karena jadi perbincangan publik, kami memutuskan untuk menghentikan hal tersebut,” jelasnya.

Rusianto menyatakan bahwa saat ini sekolah tidak lagi menjual seragam karena adanya imbauan untuk tidak melanjutkan masalah ini. Ia juga menyebutkan bahwa harga seragam bervariasi tergantung sekolahnya.

“Ini sementara sekolah tidak menjual seragam karena ada moratorium. Dan harga itu berbeda-beda tergantung sekolahnya, tidak ada patokan,” ungkapnya.

Dalam kasus ini, para wali murid merasa keberatan dengan arahan yang diberikan oleh pihak sekolah untuk membeli seragam yang ditentukan. Mereka menganggap bahwa mereka tidak pernah diberi informasi terlebih dahulu tentang pembayaran seragam dan harganya.

Kondisi ini memunculkan diskusi di kalangan orang tua siswa yang merasa keberatan dengan kebijakan ini. Di samping itu, para wali murid meminta sekolah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan ini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *